Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan menguraikan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Tanggung jawab ini di implementasikan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seiring waktu berjalan perkembangan Industri Olahraga secara global, sumber daya yang dimiliki industri olahraga menjadi peluang tersendiri bagi para pihak terkait pembinaan olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan. Selain itu,peluang juga muncul dari makin berkembangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan keolahragaan, baik melalui dukungan pendanaan secara langsung melalui sponsorship, maupun dukungan pendanaan tidak langsung melalui ticketing dan akses pada tayangan olahraga.

Namun demikian, dalam kasus di Indonesia, peluang-peluang tersebut masih belum dapat dioptimalkan dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi. Keberadaan payung hukum terkait pendanaan keolahragaan sebagaimana tersebut di atas masih belum dapat diterjemahkan dalam tataran yang lebih teknis. Sehingga mengakibatkan masalah-masalah klasik terkait pendanaan, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, dan fokus pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diarahkan pada pendidikan, kesehatandan infrastruktur.

Kondisi ini membuat penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mengoptimalkan alternatif-alternatif lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang patut di kedepankan dalam hal ini adalah optimalisasi pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat dan industri olahraga. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku otoritas yang berwenang atas program dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan keolahragaan, berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga yang di dedikasikan untuk pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat dan industri olahraga, yang diberi nama Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK).